TRAINING ONLINE PERANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN-KOTA

TRAINING ONLINE PERANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN-KOTA

training

DESKRISPSI TRAINING WEBINAR PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengetahuan ilmu hukum dibidang peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten-Kota, dengan demikian kemampuan dan keahlian dalam merancang peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan bagi aparatur pemerintahan terlebih lagi hal itu berhubungan dengan kepentingan publik.

Secara teknis proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan serangkaian kegiatan yang mencangkup tahapan perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Salah satu aspek penting dalam merancang suatu kebijakan kedalam bentuk normatif yang disusun ke dalam suatu naskah baik ditingkat pusat maupun daerah adalah pengharmonisasian dan pemantapan Rancangan Peraturan Perundang-undangan agar tidak saling tumpang tindih bahkan bertentangan satu sama lain.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Perancangan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten-Kota ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH UNTUK PRAKERJA

Dengan mengikuti pelatihan Perancangan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten-Kota Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Perancangan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten-Kota dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Perancangan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten-Kota

MATERI pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan online Zoom

Sesi I – Proses Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten-Kota

* Hal-hal mengenai pembentukan Perda Provinsi/Kab-Kota

* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

* Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi

* Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi

* Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kab-Kota

* Pembahasan dan penetapan Rancangan Perda Provinsi/Kab-Kota

* Pengundangan/penempatan Undang-Undang yang telah disahkan dalam lembar negara

* Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sesi II – Partisipasi Publik dalam pembentukan Peraturan perundang -undangan

* Bentuk partisipasi politik masyarakat dan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda, dalam rangka menciptakan good governance.

* Pembentukan peraturan perundang-undangan (perda) dalam Pasal 96 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 12 tahun 2011

* Konsep partisipasi publik terkait dengan konsep demokrasi

* Manfaat partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik dalam pembuatan perda

* Prinsip-prinsip mengenai optimalisasi partisipasi publik dalam pembentukan perda

* Bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk menjaring partisipasi publik dalam pembentukan perda

* Bentuk kewajiban Pemerintah untuk memfasilitasi partisipasi public

* Prinsip-prinsip dasar dalam proses penyusunan perda

Sesi III – Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah Provinsi/Kab-Kota

* Pengertian naskah akademik

* Sistematika naskah akademik

* Tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik

* Metode penyusunan naskah akademik

* Kajian teoritis dan praktis empiris

* Evaluasi dan analisis Peraturan perundang-undangan yang terkait

* Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

* Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan daerah Provinsi atau Peraturan daerah Kab/Kota

* Kesimpulan, yang terdiri dari simpulan dan saran

* Daftar Pustaka

Sesi IV – Lanjutan

Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan daerah Provinsi/Kab-Kota

Sesi V – Teknik penyusunan/kerangka Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten-Kota

* Teknik penulisan judul Peraturan Daerah

* Jenis huruf yang digunakan

* Letak judul

* Judul peraturan tentang perubahan/diubah lebih dari 1 (satu) kali

* Judul peraturan yang dicabut

* Teknik penulisan dalam pembukaan peraturan perundang-undangan

* Letak dan jenis huruf yang digunakan dalam Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

* Letak dan jenis huruf yang digunakan dalam Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan

* Konsiderans/uraian singkat/unsur-unsurnya

* Dasar Hukum

*

* Sesi VI – Teknik penulisan pengelompokan/Materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal dalam Batang Tubuh Peraturan

* Urutan Pengelompokan materi muatan dalam bab, pasal, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi

* Frasa pembukaan dalam Ketentuan Umum dan pemberian nomor urut

* Perumusan definisi atau pengertian, istilah dan singkatan

* Penulisan Bab (letak, nomor urut/jenis angka yang digunakan dan jenis huruf pada judul)

* Jenis huruf pada awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian

* Jenis huruf pada awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf

* Penulisan pada Pasal yang memuat satu norma dan di rumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas

* Jenis huruf pada awal kata pasal

* Teknik pengacuan menunjuk pasal atau ayat dari peraturan yang bersangkutan atau peraturan yang lain

* Jenis huruf pada awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan

* Penulisan ayat dan jenis huruf ayat yang ditulis sebagai acuan

* Penulisan isi pasal di rumuskan dalam bentuk tabulasi

* Ketentuan-ketentuan yang harus di perhatikan jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi

* Penambahan kata dan/atau

* Penggunaan huruf dan angka sebagai penanda disetiap rincian

* Jenis huruf dalam pengetikan, theme fonts, dan ukuran kertas dalam naskah peraturan perundang-undangan

* Isi dalam ketentuan penutup.

* Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

* Nama singkat Peraturan Perundang-undangan

* Status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada

* Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan

* Frasa rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan

* Contoh penulisan dalam bentuk tabulasi jika jumlah peraturan yang dicabut lebih dari 1 (satu)

* Penutup

* Letak rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan (jenis huruf dalam penulisan nama jabatan dan nama pejabat)

* Letak tempat tanggal pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Jenis huruf nama jabatan dan nama pejabat)

* Penulisan frasa Lembaran Negara Republik Indonesia atau Lembaran Daerah

* Lampiran

* Lampiran memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta dan sketsa

* Jenis nomor urut yang digunakan

* Letak dan jenis huruf pada judul lampiran

Sesi VII-VIII

Simulasi/latihan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kab-Kota

Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Perancangan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten-Kota

METODE pelatihan pembentukan Peraturan Daerah online Zoom

Metode Training Perancangan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten-Kota dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR

Instruktur yang mengajar pelatihan Perancangan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten-Kota ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Perancangan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten-Kota baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Perancangan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten-Kota ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Perancangan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten-Kota .

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Pelatihan tahun 2023

Batch 1 : 17 – 18 Januari 2023 | 26 – 27 Januari 2023

Batch 2 : 9 – 10 Februari 2023 | 21 – 22 Februari 2023

Batch 3 : 8 – 9 Maret 2023 | 16 – 17 Maret 2023

Batch 4 : 12 – 13 April 2023 | 20 – 21 April 2023

Batch 5 : 10 – 11 Mei 2023 | 25 – 26 Mei 2023

Batch 6 : 7 – 8 Juni 2023 | 22 – 23 Juni 2023

Batch 7 : 11 – 12 Juli 2023 | 27 – 28 Juli 2023

Batch 8 : 10 – 11 Agustus 2023 | 23 – 24 Agustus 2023

Batch 9 : 6 – 7 September 2023 | 21 – 22 September 2023

Batch 10 : 11 – 12 Oktober 2023 | 26 – 27 Oktober 2023

Batch 11 : 9 – 10 November 2023 | 21 – 22 November 2023

Batch 12 : 6 – 7 Desember 2023 | 21 – 22 Desember 2023

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan

· Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan.

· Jakarta, Hotel Amaris Kemang.

· Bandung, Hotel Amaris Setiabudhi.

· Bali, Hotel Quest Kuta.

· Lombok, Hotel Jayakarta.

Catatan

Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.

Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

· Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

· Modul / Handout.

· Flashdisk*.

· Certificate of attendance.

· FREE Bag or bagpacker.

Send your Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tanyakan pada kami ?

We are here to help you! Do not hesitate to ask us anything. Click below to start chat.

Marketing

Shinta

Online

Shinta

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00